Arif Widianto

Tanggungjawab Sosial Media

Saya salut sekali dengan peran media massa dalam kasus kekerasan di sekolah kedinasan pamong praja IPDN. Tengoklah apa yang dilakukan SCTV. Sejak bergulirnya kasus kematian Cliff Muntu, SCTV mengalokasikan hampir seluruh waktu tayang Liputan6 untuk kasus kekerasan IPDN. Kalau dilakukan Analisis Isi, inilah stasiun yang secara fokus dan konsisten mengulas kasus ini.

Dalam 1-2 hari pertama kasus ini bergulir, SCTV mengalokasikan lebih dari 50% jam tayang untuk mengusung kasus IPDN. Tema utamanya juga sangat unik, Masih Perlukah IPDN?

Pemilihan tema ini tentu sangat menarik. Dibandingkan dengan sudut pandang yang diangkat oleh media lain, seperti berita ANTV yang juga cukup banyak mengangkat kasus IPDN, SCTV tampak lebih fokus dan lebih siap menghajar IPDN.

Tak heran, saya sendiri lebih suka segera memindah kanal TV untuk segera mengikuti siaran SCTV tentang kasus ini. Dalam pandangan saya, apa yang diangkat SCTV sebenarnya adalah apa yang masyarakat umum rasakan tentang kasus kekerasan di IPDN itu. SCTV memahami benak masyarakat. Pilihan tegas untuk memuaskan keingintahuan masyarakat inilah inti bisnis media sesungguhnya.

Pilihan tegas untuk menyiarkan apa yang seharusnya diketahui masyarakat inilah yang saya rasakan sebagai tanggungjawab sosial media.

Kritik saya terhadap SCTV, memang telah cukup apa yang ditayangkan dari sudut pandang seorang pengungkap kasus. Tapi cobalah investigasi lebih lanjut kasus ini. Pengungkapan beberapa terpidana kasus kekerasan sebelumnya juga cukup menarik. Tapi kasus-kasus ini perlu juga diberikan perluasan sudut pandang, menurut saya, masih banyak hal-hal yang menjadi keingintahuan masyarakat yang belum terjawab dalam berbagai liputan media.

Saya selalu ingin tahu, Kapan praja mengalami kekerasan pertama kali di IPDN/STPDN? Tentu cukup mudah menanyakan hal ini. Bisa ditanyakan ke mahasiswa aktif, atau kalau tidak ada yang mengaku, coba tanyakan ke mahasiswa non-aktif, mahasiswa yang kabur karena tidak tahan dengan budaya kekerasan itu, atau mantan mahasiswa yang masih sadar sebagai manusia.

Pertanyaan selanjutnya, Kenapa mahasiswa yang masih aktif tidak berani mengaku? Pertanyaan ini bisa membawa ke rasa ingin tahu lainnya, apakah mereka dipaksa oleh pejabat IPDN yang aktif? Siapa? Rektorkah? Bawahan rektor? Kenapa rektor melarang? Apa ada hubungannya dengan siswa-siwa yang melakukan kekerasan? Siapa saja siswa ini? Dari mana asalnya? Siapa orang tua siswa ini? Apakah orangtua mereka pejabat? Kalau pejabat, apakah ada yang menjadi pejabat tinggi di republik ini?

Kemudian, kenapa rumah sakit terkesan bungkam mengungkam berbagai kasus kematian tidak wajar mahasiswa? Kenapa pula mahasiswa yang ditanya oleh Wakil Presiden terkesan tidak wajar, apa tidak mungkin ia mendengar ada kekerasan di samping ruangannya?

Dan seterusnya, masih banyak yang saya rasa perlu dijawab oleh media massa. Belum lagi masalah keuangan. Dalam film All The President’s Man, Deep Throat, seorang pejabat pemerintahan Amerika Serikat yang menjadi sumber rahasia Carl Bernstein dan Bob Woodward dalam kasus Watergate, ketika ditanya siapa orang yang berperan dalam kasus tersebut, ia selalu menjawab, “Follow the money!”

Ikuti alur uang. Dalam setiap kejadian kriminal di dunia ini, faktor utamanya adalah uang. Kalau kita ikuti kemana uang mengalir, gampanglah kita temukan siapa berperan terhadap apa. Maka tak heran, dalam sebuah laporan jurnalisme, sering saya baca, yang paling berperan justru akuntan. Mereka menyewa akuntan untuk memahami angka-angka tersebut dan kenapa angka-angka tersebut jadi aneh.

Jadi, apakah uang berperan dalam kasus-kasus itu. Tampaknya ada. Dalam sebuah wawancara, Inu Kencana, dosen yang melaporkan kasus IPDN ke polisi dan media massa berkata, saat ini terlalu banyak mahasiswa yang masuk melalui jalur tak resmi, kebanyakan anak pejabat (sayang saya tidak mempunyai referensi, tapi saya pernah lihat di sebuah berita TV, entah SCTV, ANTV). Seandainya ada anak pejabat tinggi aktif yang terlibat dalam kekerasan di IPDN, alangkah wajar kalau seandainya masalah kekerasan ini menjadi terkesan sulit untuk diungkap.

SCTV telah memerankan perannya. Media lain tentu tidak ingin ketinggalan. Saya juga sedang menantikan liputan majalah Tempo tentang kasus ini. Di era demokrasi yang semakin membaik (meski belum ada indikator yang cukup menarik tentang negeri ini), kita bisa menikmati iklim kebebasan informasi yang sehat. Informasi yang bebas akan membantu dalam memperbaiki beberapa atau seluruh aspek untuk kebaikan negeri ini. Iklim kritik yang sehat, umpan balik yang hidup, semuanya adalah pesta bagi hidupnya media massa di Indonesia. Media tampaknya makin sadar, tumbuh kembangnya usaha mereka bukan karena berfokus untuk menggandeng sponsor lebih banyak, tetapi memberitakan dengan lebih baik. Berita yang baik, berita yang memuaskan ingin tahu pembaca/pemirsa/pendengar. Semakin banyak penikmat media, sponsor tentu akan datang sendiri.

Media lain yang patut mendapat pujian adalah Surat Pembaca Kompas. Ya, rubrik Surat Pembaca itu. Dalam suatu edisi akhir 2006, Kompas menurunkan maklumat bahwa setiap jawaban Surat Pembaca, sebagai hal jawab, harus disertai penjelasan yang logis. Misalnya, ada perusahaan yang dilaporkan pembaca telah lalai terhadap salah satu layanannya. Pada masa sebelumnya, jawaban perusahaan tersebut cuma berisi, “Kita telah menghubungi yang bersangkutan. Masalah telah diselesaikan dengan baik.” Sangat tidak memuaskan bukan? Kompas tahu hal itu, untuk memuaskan keingintahun pembaca, juga sebagai tanggungjawab sosial, maka perusahaan atau siapa pun yang menjawab harus menjelaskan secara masuk akal bagaimana masalah diselesaikan. Dan jadilah Surat Pembaca Kompas menjadi sangat hidup.

Hal kedua tentang Kompas adalah tentang byline. Byline adalah pernyataan tentang siapa yang mempunyai authoritative terhadap sebuah tulisan atau laporan. Dengan memuat jelas siapa menulis apa, Kompas berusaha menegaskan bahwa laporan mereka kredibel. Hal kecil ini penting! Memang yang paling bertanggungjawab dalam setiap berita adalah pemimpin redaksi, tapi dengan memuat pernyataan byline yang tegas, media juga memilih untuk: 1) menghargai reporternya dengan kredit pemberitaan; 2) tanggungjawab kepada publik. Seandainya dalam sebuah laporan media ada masalah, pembaca akan langsung tahu siapa yang bertanggungjawab. Tentu tidak secara langsung mereka akan dihukum, ingat Pemimpin Redaksi yang bertanggungjawab! Tapi selanjutnya pembaca akan lebih kritis terhadap reporter tersebut. Secara tidak langsung, hal ini juga memaksa reporter untuk bertanggungjawab terhadap setiap berita yang ditulisnya. Secara tidak langsung, hal ini lebih meringankan tugas pemimpin media kepada pembacanya, yang secara tidak langsung pula dapat memaksa mereka untuk lebih teliti memeriksa berita sebelum diumumkan ke publik.

Sayang, byline Kompas belum diatur untuk semua tulisannya. Padahal, di media asing, byline adalah sangat umum. Bahkan, untuk berita resensi jadwal kegiatan umum, mereka pun mempunyai byline, orang yang bertanggungjawab. Dengan byline, orang akan langsung tahu siapa yang menulis apa. “O, dia kok terlalu memuji kegiatan perusahaan ini? Apakah dia ada hubungannya dengan lembaga ini? Apakah dia dibayar?” Dan seterusnya. Kalau ada yang berdalih, sebuah tulisan tidak selalu dibuat oleh satu orang. Ya, memang, tapi selalu ada seseorang yang terakhir dan mempunyai otorisasi terhadap materi itu. Entah inisiator, entah penentu pemuatan (Redaksi Pelaksana, Redaksi RUbrik), dan seterusnya.

Media harus selalu sadar tentang hal ini. Tanggungjawab sosial, kalau dalam lema demokrasi mereka disebut sebagai Pilar Keempat, adalah yang pertama harus dijunjung. Masalah uang bagaimana? Uang akan datang kalau berita Anda dinikmati lebih banyak orang.

Oya, jangan lupa meminta maaf kalau salah dong! Publik akan selalu menghargai setiap orang yang mengerti dirinya salah. Jadi ingat kasus hilangnya Adam Air. Media massa dengan berbekal sebuah sumber segera ramai-ramai memberitakan ditemukannya pesawat ini di Manado. Apa lacur, ternyata itu sumber bohong. Mereka memang memberitakan temuan baru di lokasi baru (dekat pantai Ujungpandang), tapi tidak ada media yang meminta maaf tentang bagaimana mereka telah melakukan kesalahan fatal itu.

Mohon maaf kalau tulisan ini terlalu gombal, ini hanya tulisan seorang programmer yang kebetulan punya cita-cita ingin jadi wartawan. Penulis hanya tahu cerita tentang jurnalisme dari majalah New Yorker dan majalah Pantau, nonton film-film jurnalisme, dan juga penggemar buku Sembilan Elemen Jurnalisme karya Bill Kovach.

Mempunyai media yang tangguh dan bertanggungjawab adalah kenikmatan terbaik buat seorang warga negara. Selamat bekerja untuk rekan wartawan.

Tulisan lain tentang jurnalisme dan media: